Penagihan IPL atas Unit Bizpark di PIK 2 yang Diserahterimakan dalam Kondisi Bocor dan Tidak Laik Fungsi

Saya adalah pemilik unit PIK 2 Bizpark BPB1/009. Melalui surat pembaca ini, saya ingin berbagi pengalaman sebagai bahan pembelajaran, khususnya bagi calon pembeli properti.

Permasalahan yang saya alami berkaitan dengan penagihan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama.

Pada saat serah terima tanggal 13 Januari 2026, unit yang saya terima masih dalam kondisi belum laik fungsi karena terdapat defect/kebocoran. Dalam proses tersebut, konsumen tetap diminta menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), meskipun kondisi unit belum sepenuhnya baik dan belum dapat digunakan secara optimal.

Selanjutnya, saya mengajukan klaim perbaikan atas defect tersebut. Proses perbaikan memerlukan waktu yang cukup panjang dan baru dinyatakan selesai pada tanggal 12 Maret 2026. Selama periode tersebut, unit secara faktual belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Namun demikian, penagihan IPL tetap dilakukan sejak tanggal serah terima awal, yaitu 13 Januari 2026.

Sebagai bentuk itikad baik, saya telah menyampaikan Surat Keberatan atas Penagihan IPL melalui aplikasi Sedayu City pada tanggal 13 Maret 2026. Namun hingga saat ini, saya hanya menerima informasi bahwa pengaduan tersebut masih dalam tahap koordinasi, tanpa adanya kejelasan penyelesaian dalam jangka waktu yang wajar.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen, terutama karena:

• Unit pada saat serah terima belum laik fungsi;
• Unit tidak dapat digunakan selama proses perbaikan;
• Namun kewajiban finansial tetap dibebankan seolah-olah unit telah siap digunakan.

Dari pengalaman ini, saya melihat bahwa permasalahan bukan semata pada kehati-hatian pembeli, melainkan juga pada adanya klausula baku dalam proses serah terima yang cenderung tidak memberikan keseimbangan bagi konsumen.

Dalam praktiknya, konsumen tetap diminta menandatangani serah terima meskipun kondisi unit belum sepenuhnya baik, sehingga kewajiban seperti IPL mulai dibebankan, walaupun unit secara faktual belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya meminta agar:

1. Penagihan IPL untuk periode sejak 13 Januari 2026 sampai dengan selesainya perbaikan pada tanggal 12 Maret 2026 dihapuskan;
2. Seluruh sanksi dan/atau denda yang timbul akibat penagihan tersebut juga dibatalkan;
3. Pihak pengelola memberikan kejelasan dan penyelesaian yang transparan atas keberatan yang telah saya ajukan sejak tanggal 13 Maret 2026.

Hal ini menjadi catatan penting agar ke depan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga konsumen tidak dibebani kewajiban atas unit yang secara nyata belum dapat digunakan.

Saya berharap terdapat itikad baik dari pihak pengelola untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan proporsional, serta meningkatkan transparansi dalam komunikasi kepada konsumen.

Demikian saya sampaikan sebagai pembelajaran bersama, khususnya bagi calon pembeli properti agar lebih memahami tidak hanya proses serah terima, tetapi juga implikasi kewajiban biaya yang mungkin timbul.

Terima kasih.

Andi K.
Jakarta Utara